Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014)

Masa bakti

21 Oktober 2009 - 2014

Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono

Wakil Presiden

Boediono

Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan.

Proses penyusunan mirip seperti proses penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu, SBY kembali memanggil calon-calon anggota kabinet ke kediaman pribadinya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan serta penandatanganan pakta integritas dan kontrak politik. Yang menjadi tambahan dalam proses penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu II ini adalah adanya tes kesehatan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon. Tes kesehatan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto. Proses pemanggilan dan tes kesehatan berlangsung pada 17-21 Oktober 2009. Seluruh calon yang dipanggil dan mengikuti tes kesehatan akhirnya menjadi anggota kabinet, kecuali Nila Djuwita Anfasa Moeloek yang awalnya disebut-sebut sebagai calon Menteri Kesehatan.

Menteri

1 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto 

2 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa 

3 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono 

4 Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi 

5 Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi 

6 Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa 

7 Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro 

8 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar 

9 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (sampai dengan 20 Mei 2010), Agus Martowardojo (Sejak 20 Mei 2010) 

10 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh 

11 Menteri Perindustrian M. S. Hidayat 

12 Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu 

13 Menteri Pertanian Suswono 

14 Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan 

15 Menteri Perhubungan Freddy Numberi 

16 Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad 

17 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar 

18 Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto 

19 Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih 

20 Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh 

21 Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri 

22 Menteri Agama Suryadharma Ali 

23 Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik 

24 Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring 

25 Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata 

26 Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarief Hasan 

27 Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta 

28 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari 

29 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Evert Ernest Mangindaan 

30 Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini 

31 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana 

32 Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar 

33 Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa 

34 Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng 

Pejabat setingkat menteri

1 Jaksa Agung Hendarman Supandji (9 Mei 2007 - 24 September 2010),Darmono (Plt.) (24 September - 26 November 2010), Basrief Arief (Sejak 26 November 2010) 

2 Panglima Tentara Nasional Indonesia Djoko Santoso (28 Desember 2007 - 28 September 2010) Agus Suhartono (Sejak 28 September 2010) 

3 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bambang Hendarso Danuri (30 September 2007 - 22 Oktober 2010), Timur Pradopo (Sejak 22 Oktober 2010) 

4 Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto 

Pejabat lain terkait kabinet Sekretaris Kabinet

Sekretaris Kabinet dijabat oleh Dipo Alam sejak 7 Januari 2010.

Pada saat pengumuman susunan Kabinet Indonesia Bersatu II, SBY juga mengumumkan penunjukan 3 pejabat lain yang ia sebut sebagai "pejabat negara yang memiliki peran penting dalam penyuksesan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II lima tahun mendatang". Selain Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang berkedudukan setingkat menteri, 2 pejabat lain yang diumumkan adalah kepala lembaga pemerintah nonkementerian, yaitu:

1 Kepala Badan Intelijen Negara Sutanto 

2 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan 

Berikut adalah wakil menteri yang mendampingi beberapa menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Wakil menteri merupakan pejabat karier dan bukan anggota kabinet.

Wakil Menteri

1 Wakil Menteri Luar Negeri Triyono Wibowo 

2 Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin 

3 Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun 

4 Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar 

5 Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi 

6 Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono 

7 Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak 

8 Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal 

9 Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo 

10 Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati (Sejak 20 Mei 2010) 

Kabinet Indonesia Bersatu (2004 - 2009)

Masa bakti

Oktober 2004 - 2009

Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono

Wakil Presiden

Muhammad Jusuf Kalla.

Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.

Menteri Menteri koordinator

1 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo Adi Sutjipto

2 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie Boediono, Hatta Rajasa

3 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab, Aburizal Bakrie

4 Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, Hatta Rajasa

Menteri departemen

5 Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf Mardiyanto (sejak 29 Agustus 2007)

6 Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda

7 Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono

8 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin Andi Mattalata

9 Menteri Keuangan Jusuf Anwar, Sri Mulyani

10 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro

11 Menteri Perindustrian Andung Nitimihardja, Fahmi Idris

12 Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu

13 Menteri Pertanian Anton Apriantono

14 Menteri Kehutanan MS Kaban

15 Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, Jusman Syafii Djamal

16 Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi

17 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris, Erman Suparno

18 Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto

19 Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari

20 Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo

21 Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah

22 Menteri Agama M Maftuh Basyuni

23 Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, Mohammad Nuh (ad-interim, sejak 1 Oktober 2009)

24 Menteri Komunikasi dan Informatika (sebelum 31 Januari 2005 bernama Menteri Negara Komunikasi dan Informasi) Sofyan Djalil, Mohammad Nuh

Menteri negara

25 Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman

26 Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Suryadharma Ali Mari Elka Pangestu

(ad-interim, sejak 1 Oktober 2009)

27 Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar

28 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta Swasono

29 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Effendy Widodo Adi Sutjipto (ad-interim, sejak 1 Oktober 2009)

30 Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf Mohammad Lukman Edy Djoko Kirmanto (ad-interim, sejak 1 Oktober 2009)

31 Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (sebelum 14 Oktober 2005 bernama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan) Sri Mulyani, Paskah Suzetta

32 Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Soegiharto, Sofyan Djalil

33 Menteri Negara Perumahan Rakyat Muhammad Yusuf Asy'ari

34 Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault

Pejabat setingkat menteri

1 Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Hendarman Supandji

2 Panglima Tentara Nasional Indonesia Endriartono Sutarto (sampai dengan 13 Februari 2006) Djoko Suyanto

(13 Februari 2006-28 Desember 2007) Djoko Santoso (sejak 28 Desember 2007)

3 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Da'i Bachtiar (sampai dengan 8 Juli 2005) Sutanto

(8 Juli 2005-30 September 2008) Bambang Hendarso Danuri (sejak 30 September 2008)

Sekretaris Kabinet

Sudi Silalahi.

Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya.

Tiga menteri baru:

1.Boediono (Menko Perekonomian)

2.Paskah Suzetta (Menneg PPN)

3.Erman Soeparno (Menakertrans)

Tiga menteri yang dirotasi ke jabatan lain:

1.Aburizal Bakrie (Menko Kesra, sebelumnya Menko Perekonomian)

2.Sri Mulyani (Menkeu, sebelumnya Menneg PPN)

3.Fahmi Idris (Menperin, sebelumnya Menakertrans)

Tiga menteri yang diberhentikan:

1.Jusuf Anwar (Menkeu)

2.Andung Nitimihardja (Menperin)

3.Alwi Shihab (Menko Kesra)

Perombakan II Pada 7 Mei 2007, Presiden mengumumkan perombakan untuk kedua kalinya, yang kemudian dilantik pada 9 Mei 2007.

Lima menteri baru:

1.Andi Mattalata (Menkumham)

2.Mohammad Lukman Edy (Menneg PDT)

3.Jusman Syafii Djamal (Menhub)

4.Mohammad Nuh (Menkominfo)

5.Hendarman Supandji (Jaksa Agung)

Dua menteri yang dirotasi ke jabatan lain:

1.Hatta Rajasa (Mensesneg, sebelumnya Menhub)

2.Sofyan Djalil (Menneg BUMN, sebelumnya Menkominfo)

Lima menteri yang diberhentikan:

1.Hamid Awaluddin (Menkumham)

2.Soegiharto (Menneg BUMN)

3.Yusril Ihza Mahendra (Mensesneg)

4.Saifullah Yusuf (Menneg PDT)

5.Abdul Rahman Saleh (Jaksa Agung)

Kabinet Gotong Royong (2001-2004)

Masa bakti

2001-2004

Presiden

Megawati Sukarno Putri

Wakil Presiden

Hamzah Haz

Menteri koordinator

1 Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono (sampai dengan 12 Maret 2004), Hari Sabarno (ad-interim, sejak 12 Maret 2004)

2 Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Muhammad Jusuf Kalla (sampai dengan 22 April 2004),

Abdul Malik Fadjar (ad-interim, sejak 22 April 2004)

3 Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti

Menteri departemen

4 Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra

5 Menteri Pertahanan H Matori Abdul Djalil

6 Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno

7 Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda

8 Menteri Kesehatan Achmad Sujudi

9 Menteri Pendidikan Nasional Abdul Malik Fadjar

10 Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah

11 Menteri Agama Said Agil Al Munawwar

12 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea

13 Menteri Keuangan Boediono

14 Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini MS Suwandi

15 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro

16 Menteri Perhubungan Agum Gumelar

17 Menteri Pertanian Bungaran Saragih

18 Menteri Kehutanan M Prakosa

19 Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Sunarno

20 Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri

Menteri negara

21 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Faisal Tamin

22 Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika

23 Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Manuel Kaisiepo

24 Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie

25 Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Mu'arif

26 Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi

27 Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Hatta Rajasa

28 Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Alimarwan Hanan

29 Menteri Negara Pemberdayaan Wanita Sri Redjeki Sumarjoto

30 Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim

Pejabat setingkat menteri

31 Sekretaris Negara Bambang Kesowo

32 Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono

33 Jaksa Agung MA Rachman

Kabinet Persatuan Nasional (1999-2001)

Presiden

KH. Abdulrahman Wahid (Gus Dur)

Wakil Presiden

Megawati Soekarno Putri

Masa Bakti

1999-2001

Menteri koordinator

1 Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (bernama Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan sejak perombakan I) Wiranto (sampai dengan 15 Februari 2000), Surjadi Soedirdja (sejak 15 Februari 2000) Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar

2 Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Kwik Kian Gie (sampai dengan 10 Agustus 2000) Rizal Ramli, Burhanuddin Abdullah

3 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (digabungkan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sejak perombakan I) Hamzah Haz (sampai dengan 26 November 1999), Basri Hasanuddin (sejak 26 November 1999)

Menteri departemen

4 Menteri Dalam Negeri (bernama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sejak perombakan I) Surjadi Soedirdja

5 Menteri Luar Negeri Alwi Shihab

6 Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono Mohammad Mahfud (sampai dengan 20 Juli 2001), Agum Gumelar (sejak 20 Juli 2001)

7 Menteri Hukum dan Perundang-undangan (bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sejak perombakan I) Yusril Ihza Mahendra (sampai dengan 7 Februari 2001), Baharuddin Lopa (sejak 7 Februari 2001) Marsillam Simanjuntak (sampai dengan 20 Juli 2001), Mohammad Mahfud (sejak 20 Juli 2001)

8 Menteri Keuangan Bambang Sudibyo, Prijadi Praptosuhardjo, Rizal Ramli

9 Menteri Pertambangan dan Energi (bernama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak perombakan I) Susilo Bambang Yudhoyono, Purnomo Yusgiantoro

10 Menteri Perindustrian dan Perdagangan Muhammad Jusuf Kalla (sampai dengan 26 April 2000),

Luhut Binsar Panjaitan (sejak 26 April 2000)

11 Menteri Pertanian

(bernama Menteri Pertanian dan Kehutanan sejak perombakan I) Mohamad Prakosa Bungaran Saragih

12 Menteri Kehutanan dan Perkebunan (bernama Menteri Muda Kehutanan (menteri negara) sejak perombakan I) Nur Mahmudi Ismail (sampai dengan 15 Maret 2001), Marzuki Usman (sejak 15 Maret 2001)

13 Menteri Perhubungan Agum Gumelar Budi Mulyawan

14 Menteri Eksplorasi Laut (bernama Menteri Kelautan dan Perikanan sejak perombakan I) Sarwono Kusumaatmadja Rokhmin Dahuri

15 Menteri Tenaga Kerja (bernama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak perombakan I) Bomer Pasaribu Al Hilal Hamdi

16 Menteri Kesehatan (bernama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sejak perombakan I) Achmad Sujudi

17 Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin

18 Menteri Agama Muhammad Tolchah Hasan

19 Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Republik Indonesia (bernama Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah sejak perombakan I) Erna Witoelar

Menteri negara

20 Menteri Negara Riset dan Teknologi AS Hikam

21 Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (bernama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sejak perombakan I) Zarkasih Nur

22 Menteri Negara Lingkungan Hidup Alexander Sonny Keraf

23 Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia (digabungkan dengan Menteri Dalam Negeri sejak perombakan I) Ryaas Rasyid

24 Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian (bernama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (menteri departemen) sejak perombakan I) Hidayat Jaelani I Gede Ardika

25 Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (dibubarkan pada perombakan I) Laksamana Sukardi (sampai dengan 26 April 2000), Rozi Munir (sejak 26 April 2000)

26 Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga (dibubarkan pada perombakan I) Mahadi Sinambela

27 Menteri Negara Pekerjaan Umum (dibubarkan pada perombakan I) Rozik Boedioro Soetjipto

28 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (merangkap Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sejak perombakan I) Khofifah Indar Parawansa

29 Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (digabungkan dengan Menteri Hukum dan Perundang-undangan sejak perombakan I) Hasballah M. Saad

30 Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan (digabungkan dengan Menteri Tenaga Kerja sejak perombakan I) Al Hilal Hamdi

31 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Freddy Numberi Ryaas Rasyid (sampai dengan 3 Januari 2001) Anwar Supriyadi

32 Menteri Negara Masalah-Masalah Kemasyarakatan (dibubarkan pada perombakan I) Dr. Anak Agung Gde Agung

33 Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Manuel Kaisiepo

34 Menteri Muda Urusan Rekstrukturisasi Ekonomi Nasional (dibentuk pada perombakan I dan dibubarkan pada perombakan II) Cacuk Sudarijanto

Pejabat setingkat menteri

35 Jaksa Agung Marzuki Darusman Baharuddin Lopa (sampai dengan 10 Juli 2001), Marsillam Simanjuntak (sejak 10 Juli 2001)

36 Panglima Tentara Nasional Indonesia Widodo AS

37 Sekretaris Negara Alirahman (sampai dengan 15 Februari 2000), Bondan Gunawan (15 Februari – 29 Mei 2000), Djohan Effendi (sejak 29 Mei 2000)

Pada tanggal 4 Januari 2000, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet sebagai Kepala Sekretariat Kabinet, diangkat Marsillam Simanjuntak sebagai Sekretaris Kabinet. Pada tanggal 5 Juli 2001, Marzuki Darusman menggantikan Marsillam yang diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan HAM.

Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999)

Masa bakti

1998-1999

Presiden

BJ Habibie

Menteri departemen

1 Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid

2 Menteri Luar Negeri Ali Alatas

3 Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Wiranto

4 Menteri Kehakiman Muladi

5 Menteri Penerangan Yunus Yosfiah

6 Menteri Keuangan Bambang Subianto

7 Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan

8 Menteri Pertanian Soleh Solahudin

9 Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto

10 Menteri Kehutanan dan Perkebunan Muslimin Nasution

11 Menteri Pekerjaan Umum Rachmadi Bambang Sumadhijo

12 Menteri Perhubungan Giri Suseno Hadihardjono

13 Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Marzuki Usman

14 Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Adi Sasono

15 Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris

16 Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan AM Hendropriyono

17 Menteri Kesehatan Faried Anfasa Moeloek

18 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Juwono Soedarsono

19 Menteri Agama Malik Fajar

20 Menteri Sosial Justika Baharsjah

Menteri negara

21 Menteri Negara Sekretaris Negara Akbar Tandjung (sampai dengan Mei 1999), Muladi (sejak Mei 1999)

22 Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Boediono

23 Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT Zuhal

24 Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pengelola BUMN Tanri Abeng

25 Menteri Negara Pangan dan Holtikultura A.M. Saefuddin

26 Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Ida Bagus Oka

27 Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Hamzah Haz (sampai dengan Mei 1999), Marzuki Usman (sejak Mei 1999)

28 Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Hasan Basri Durin

29 Menteri Negara Perumahan Pemukiman Theo L Sambuaga

30 Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal Panangian Siregar

31 Menteri Negara Peranan Wanita Tuti Alawiyah

32 Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Agung Laksono

Menteri negara koordinator

33 Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Feisal Tanjung

34 Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita

35 Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Hartarto Sastrosoenarto

36 Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Haryono Suyono

Pejabat setingkat menteri

37 Jaksa Agung Andi Ghalib

Kabinet Pembangunan VII (1998)

Masa bakti kabinet ini seharusnya berakhir pada tahun 2003, namun karena terjadi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan massal 1998 akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang berujung pada pengunduran diri Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan diangkatnya B.J. Habibie sebagai pejabat presiden dalam situasi darurat, mengakibatkan kabinet ini menjadi demisioner. Sebagai penggantinya, pemerintahan Indonesia dilanjutkan oleh Kabinet Reformasi Pembangunan.

Selain tekanan demonstrasi massa, juga akibat mundurnya 14 menteri menyusul Abdul Latief dari jabatannya sebagai menteri Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya. Menteri-menteri tersebut mengundurkan diri pada malam hari 20 Mei 1998, pukul 20.00 WIB melalui surat yang diterima Yusril Ihza Mahendra yang diteruskan kepada Mensesneg saat itu, Saadilah Mursyid.

Surat tersebut berbunyi:

Hal: Pembentukan Kabinet Baru Jakarta 20 Mei 1998

Kepada Yth. Bapak Presiden RI

Dengan hormat

Bersama surat ini dengan hormat kami laporkan bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap situasi akhir-akhir ini terutama di bidang ekonomi, kami berkesimpulan bahwa situasi ekonomi kita tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 (satu) minggu apabila tidak diambil langkah-langkah politik yang cepat dan tepat sesuai dengan aspirasi yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat khususnya mengenai reformasi di segala bidang, seperti antara lain yang direkomendasi oleh DPR-RI dengan pimpinan fraksi-fraksi pada hari selasa, 19 Mei 1998.

Dalam hubungan itu kami bersepakat bahwa langkah pembentukan kabinet baru sebagaimana yang bapak rencanakan tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami secara pribadi-pribadi menyatakan tidak bersedia diikutsertakan dalam kabinet baru tersebut.

Sebagai anggota Kabinet Pembangunan VII kami akan tetap membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas yang Bapak emban dalam menyukseskan Catur krida Kabinet Pembangunan VII. Atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

1.Ir. Akbar Tanjung

2.Ir. Drs. AM. Hendropriyono, SH, SE, MBA

3.Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita

4.Ir. Giri Suseno Hadihardjono, MSME

5.Dr. Haryanto Dhanutirto

6.Prof. Dr. Ir. Justika S. Baharsjah, M.Sc

7.Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, M.Sc

8.Ir. Rachmadi Bambang Sumadhijo

9.Prof. Dr. Ir. Rahadi Ramelan, M.Sc

10.Subiakto Tjakrawedaya, SE

11.Sanyoto Sastrowardoyo, M.Sc

12.Ir. Sumahadi, MBA

13.Drs. Theo L. Sambuaga

14.Tanri Abeng, MBA.

Masa bakti

16 Maret 1998-21 Mei 1998

Presiden

Soeharto

Wakil Presiden

Baharuddin Jusuf Habibie

Catur Krida Kabinet Pembangunan VII

Pertama, trilogi pembangunan. Yakni stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan, sebagai landasan kebijaksanaan pembangunan yang sudah teruji selama ini dan telah kita laksanakan.

Kedua, kemandirian. Yakni melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain dan percaya atas kemampuan sendiri, akan sanggup menghadapi segala gejolak yang timbul akibat globalisasi.

Ketiga, ketahanan nasional. Dari kemandirian, kebersamaan, dan kekeluargaan itulah tumbuh ketahanan nasional. Yaitu keuletan dan ketangguhan bangsa kita menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.

Keempat, persatuan dan kesatuan. Keduanya akan memperkokoh ketahanan nasional dalam menjamin kelangsungan hidup dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menteri departemen

1 Menteri Dalam Negeri R. Hartono

2 Menteri Luar Negeri Ali Alatas

3 Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Wiranto

4 Menteri Kehakiman Muladi

5 Menteri Penerangan Muhammad Alwi Dahlan

6 Menteri Keuangan Fuad Bawazier

7 Menteri Perindustrian dan Perdagangan Mohammad Hasan

8 Menteri Pertanian Justika Baharsjah

9 Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto

10 Menteri Kehutanan dan Perkebunan Sumahadi

11 Menteri Pekerjaan Umum Rachmadi Bambang Sumadhijo

12 Menteri Perhubungan Giri Suseno Hadihardjono

13 Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Abdul Latief

14 Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Subiakto Tjakrawerdaya

15 Menteri Tenaga Kerja Theo L. Sambuaga

16 Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan AM Hendropriyono

17 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiranto Arismunandar

18 Menteri Kesehatan Faried Anfasa Moeloek

19 Menteri Agama Muhammad Quraish Shihab

20 Menteri Sosial Siti Hardijanti Rukmana

Menteri negara

21 Menteri Negara Sekretaris Negara Saadillah Mursjid

22 Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT Rahardi Ramelan

23 Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Sanyoto Sastrowardoyo

24 Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Ary Mardjono

25 Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman Akbar Tanjung

26 Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal Juwono Sudarsono

27 Menteri Negara Pangan, Hortikultura dan Obat-obatan Haryanto Dhanutirto

28 Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng

29 Menteri Negara Peranan Wanita Tuty Alawiyah

30 Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Agung Laksono

Menteri negara koordinator

31 Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Feisal Tanjung

32 Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri/Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita

33 Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Hartarto Sastrosoenarto

34 Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan/Kepala BKKBN Haryono Suyono

Pejabat setingkat menteri

35 Jaksa Agung Soedjono C. Atmonegoro

36 Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin

Kabinet Pembangunan VI (1993-1998)

Masa bakti

1993-1998

Presiden

Soeharto

Wakil Presiden

Try Soetrisno

Menteri departemen

1 Menteri Dalam Negeri Yogie Suardi Memet

2 Menteri Luar Negeri Ali Alatas

3 Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI Edi Sudrajat (menjabat Panglima ABRI sampai dengan 21 Mei 1993), Feisal Tanjung (menjabat Panglima ABRI 21 Mei 1993 – 12 Februari 1998), Wiranto(menjabat Panglima ABRI sejak 16 Februari 1998)

4 Menteri Kehakiman Oetojo Oesman

5 Menteri Penerangan Harmoko (sampai dengan 6 Juni 1997), R. Hartono (sejak 6 Juni 1997)

6 Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad

7 Menteri Perdagangan (digabungkan dengan Menteri Perindustrian sejak 6 Desember 1995), Satrio Budihardjo Joedono (sampai dengan 6 Desember 1995)

8 Menteri Perindustrian (bernama Menteri Perindustrian dan Perdagangan sejak 6 Desember 1995), Tungki Ariwibowo

9 Menteri Pertanian Sjarifuddin Baharsjah

10 Menteri Pertambangan dan Energi Ida Bagus Sudjana

11 Menteri Kehutanan Djamaloedin Soeryohadikoesoemo

12 Menteri Pekerjaan Umum Radinal Mochtar

13 Menteri Perhubungan Haryanto Dhanutirto

14 Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Joop Ave

15 Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Subiakto Tjakrawerdaya

16 Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief

17 Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Siswono Yudo Husodo

18 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro

19 Menteri Kesehatan Sujudi

20 Menteri Agama Tarmizi Taher

21 Menteri Sosial Endang Kusuma Inten Soeweno

Menteri negara

22 Menteri Negara Sekretaris Negara Moerdiono

23 Menteri Negara Sekretaris Kabinet Saadillah Mursjid

24 Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita

25 Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS Baharuddin Jusuf Habibie

26 Menteri Negara Urusan Pangan/Kepala Bulog Ibrahim Hasan (menjabat Kepala Bulog sampai dengan 16 Februari 1995), Beddu Amang (menjabat Kepala Bulog sejak 16 Februari 1995)

27 Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Haryono Suyono

28 Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Kepala BKPM Sanyoto Sastrowardoyo

29 Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Soni Harsono

30 Menteri Negara Perumahan Rakyat Akbar Tanjung

31 Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja

32 Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Mien Sugandhi

33 Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Hayono Isman

34 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara T.B. Silalahi

35 Menteri Negara Urusan Khusus Harmoko (sejak 6 Juni 1997)

Menteri negara koordinator

36 Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan Saleh Afiff

37 Menteri Negara Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan (bernama Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi sejak 6 Desember 1995) Hartarto Sastrosoenarto

38 Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Soesilo Soedarman

39 Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Azwar Anas

Pejabat setingkat menteri

40 Jaksa Agung Singgih

41 Gubernur Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono (sampai dengan 11 Februari 1998), Syahril Sabirin (sejak 11 Februari 1998)